Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung menjajal bus otonom yang akan beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kendaraan tanpa awak ini siap mengangkut tamu undangan yang akan menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia.
Jokowi menekankan komitmennya untuk menjadikan IKN sebagai kota hijau dengan transportasi bebas emisi. “Kendaraan yang beroperasi di IKN haruslah kendaraan listrik atau hidrogen,” tegasnya.
Bus otonom ini pun membuat Jokowi berpikir bahwa teknologi ini bisa diterapkan di kota-kota lain di Indonesia. Namun, ia juga menyadari adanya tantangan, terutama terkait infrastruktur jalan yang mungkin belum memadai.
“Harganya sekitar Rp74 miliar per unit. Kalau kita bandingkan dengan MRT, per kilometernya mencapai Rp2,3 triliun. LRT juga sekitar Rp700 miliar per kilometer. Keunggulannya, bus otonom ini tidak berbasis rel, jadi lebih murah dan tidak perlu membangun infrastruktur dasar. Kita bisa memanfaatkan jalan yang sudah ada,” jelas Jokowi.
Tantangan utama dalam membangun sistem bus otonom adalah kebutuhan trek atau lintasan yang lebar. Hal ini menjadi kendala di kota-kota yang sudah memiliki infrastruktur yang padat.
“Kita ingin transportasi massal di IKN berbasis energi hijau, dan ART (autonomous rail transit)-nya menggunakan listrik. Jalan di IKN memang didesain lebar, sehingga cukup untuk ART,” ujar Jokowi.
“Masalahnya, hampir semua kota di Indonesia memiliki jalan yang kurang lebar. Jadi, tidak semua kota bisa menggunakan ART,” lanjutnya.
Bus otonom yang mirip dengan trem ini dapat melaju dengan kecepatan 40 Km/jam di trek khusus. Trem ini menggunakan baterai sebagai sumber energinya, sehingga ramah lingkungan.
“Trem otonom akan melakukan pengisian daya (charging) setelah mengantar tamu di pagi hari dan sebelum mengantar tamu di sore hari. Posisi trem otonom saat pengisian daya dipastikan tidak akan mengganggu pergerakan dan lingkungan sekitar karena tidak menimbulkan suara maupun kebisingan,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Rencana penggunaan bus otonom di IKN ini membuka peluang baru untuk pengembangan transportasi massal yang ramah lingkungan dan efisien di Indonesia. Namun, tantangan infrastruktur dan biaya tetap menjadi pertimbangan serius untuk penerapannya di kota-kota lain.
