Tensi politik di Banyuwangi menjelang Pilbup 2024 semakin memanas. Di tengah dukungan kuat dari lima partai besar, yaitu Golkar, Demokrat, NasDem, PPP, dan Gerindra, PDIP, partai yang menaungi Bupati petahana Ipuk Fiestiandani, justru belum mengeluarkan rekomendasi secara resmi.
Dekan FISIP Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Banyuwangi, Dimas Imaniar, memberikan analisis menarik terkait fenomena ini. Ia menggunakan teori komunikasi massa karya Denis McQuail yang menghubungkan politik dengan nilai ekonomi dan pengaruh media massa.
"McQuail menjelaskan bahwa politik sangat dipengaruhi oleh ekonomi dan status sosial masyarakat. Hal ini berdampak pada kritik sosial dan peran media," jelas Dimas.
Dimas menambahkan bahwa dalam perhitungan ekonomi politik, setiap partai memiliki pertimbangan khusus dalam menentukan nilai kursi yang dimiliki. "Satu kursi di DPRD bisa mewakili 3-4 ribu suara yang diraih dengan melibatkan nilai ekonomi. Dari situlah nilai ekonomi muncul untuk mendapatkan imbal balik dari jumlah kursi yang dimiliki," terangnya.
Dimas meyakini bahwa PDIP memiliki pertimbangan matang dalam menunda rekomendasi untuk Ipuk. "PDIP memiliki 11 kursi di DPRD Banyuwangi. Tentu ada hitung-hitungan politik dan ekonomi di balik keputusan mereka," ungkapnya.
Dimas berharap, terlepas dari keputusan akhir PDIP, proses demokrasi di Banyuwangi dapat berjalan dengan baik dan memberikan pembelajaran politik yang positif bagi generasi mendatang.
