Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, baru-baru ini memberikan komentar terkait demonstrasi mahasiswa yang menuntut transparansi anggaran pendidikan. Ia menyoroti aksi tersebut sebagai dampak dari informasi yang keliru mengenai efisiensi anggaran pemerintah.
Hashim menjelaskan bahwa penghematan anggaran senilai 20 miliar dolar AS (lebih dari Rp 300 triliun) bukanlah pemotongan terhadap program-program penting pemerintah. Ia menekankan bahwa angka tersebut bahkan bisa jadi lebih besar, merupakan hasil temuan pemerintah atas program dan proyek yang boros selama beberapa bulan terakhir. Program-program utama, termasuk alokasi beasiswa pendidikan, tetap berjalan tanpa pengurangan.
Pernyataan Hashim disampaikan dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025). Ia menegaskan tidak ada pemotongan beasiswa. Ia menilai mahasiswa menjadi korban disinformasi, misinformasi, dan berita palsu yang beredar beberapa minggu terakhir. Hal inilah yang memicu aksi demonstrasi di jalanan.
Dampak Disinformasi Terhadap Demonstrasi Mahasiswa
Hashim menyatakan bahwa mahasiswa yang turun ke jalan berdemo dengan informasi yang salah,yakni beasiswa mereka akan dipotong atau dihilangkan. Ia menyayangkan hal ini, dan menekankan bahwa mereka adalah korban disinformasi seperti halnya pemerintah.
Banyaknya informasi yang salah menyebabkan kesalahpahaman di kalangan mahasiswa. Kurangnya transparansi dan akses informasi yang akurat menjadi faktor penting yang memicu demonstrasi. Mahasiswa berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan terkait pengelolaan anggaran pendidikan.
Kejadian ini menunjukkan pentingnya literasi media dan verifikasi informasi sebelum mengambil tindakan. Mahasiswa perlu memastikan sumber informasi yang mereka terima akurat dan terpercaya sebelum menyebarkannya atau mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut.
Alokasi Anggaran dan Rencana Investasi
Hashim juga menjelaskan rencana pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dari penghematan tersebut. Ia memperkirakan pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar 100 miliar dolar AS selama lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Suntikan dana tersebut diharapkan dapat mendorong kolaborasi BPI Danantara dengan investor asing. Kolaborasi ini akan difokuskan pada pendanaan proyek-proyek strategis nasional, terutama di sektor energi hijau. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Peran Pemerintah dalam Mengatasi Disinformasi
Kejadian ini juga menyorot pentingnya peran pemerintah dalam mengelola informasi publik dan melawan penyebaran disinformasi. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akses informasi publik, khususnya terkait anggaran negara. Hal ini dapat mencegah kesalahpahaman dan mengurangi potensi konflik sosial.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Program edukasi mengenai verifikasi informasi dan mengenali berita palsu sangat penting untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.
Pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam memberikan klarifikasi atas informasi yang salah dan menciptakan saluran komunikasi yang efektif dengan mahasiswa dan masyarakat luas. Dengan begitu, demonstrasi yang didasari oleh informasi yang tidak akurat dapat dihindari di masa mendatang.
Kesimpulan
Demonstrasi mahasiswa terkait efisiensi anggaran pendidikan menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan literasi media. Pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi penyebaran disinformasi dan memastikan informasi yang akurat dapat diakses oleh publik. Semoga ke depannya, komunikasi yang lebih baik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik serupa.