Pemerintah tengah beralih dari penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui PT POS ke Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, proses ini belum sepenuhnya diterapkan.
Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih menerima bansos melalui PT POS. Peralihan ini masih berlangsung bertahap.
Peralihan Bansos ke Kartu KKS: Proses dan Kendala
Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako telah banyak yang beralih ke KKS. Sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) masih banyak yang belum beralih.
Ketidaksinkronan data antara DTKS (sekarang DTSE) dan perbankan menjadi kendala utama. Banyak data KPM yang melalui PT POS mengalami masalah sinkronisasi.
Beberapa KPM terdeteksi memiliki penghasilan di atas UMP/UMK. Hal ini terungkap setelah sinkronisasi data BPJS Ketenagakerjaan, DTKS, dan lembaga lain dilakukan.
Jika anggota keluarga KPM menjadi ASN, TNI, atau Polri, bansos akan otomatis terhenti. Sistem secara otomatis menolak penyaluran bantuan dalam kasus ini.
Langkah-Langkah Pendaftaran dan Verifikasi Data
KPM yang datanya belum terdaftar di DTKS atau bermasalah dapat mendaftar/memperbaiki data melalui desa/kelurahan. Proses ini bisa memakan waktu tiga bulan hingga satu tahun.
Penyaluran BPNT di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, hampir 100% rampung untuk Juli-Agustus. Namun, masih ada KPM yang gagal menerima atau tidak aktif lagi.
Pencairan PKH di beberapa daerah masih dalam proses peralihan ke KKS. Beberapa KPM masih menerima bantuan melalui PT POS.
Penerima Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang terputus dapat mengajukan pengusulan ulang melalui desa/kelurahan. Hal ini penting agar mereka kembali terdaftar sebagai peserta PBI.
Kartu KKS Terblokir dan Solusi
Kartu KKS atau PIN ATM yang terblokir karena kesalahan input PIN dapat diatasi dengan reset PIN di bank Himbara. Namun, jika pemblokiran dari pusat, perlu permohonan pembukaan blokir.
Pemerintah berupaya agar bansos tepat sasaran. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait ketidaklayakan penerima bansos melalui aplikasi “Cek Bansos”.
Peralihan ke KKS masih berlangsung, dan meskipun ada kendala, pemerintah berkomitmen untuk memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran dan transparan. Aplikasi “Cek Bansos” memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses verifikasi data.
