Banyuwangi, Topreneur – Suasana mencekam menyelimuti Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi saat ratusan massa pendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati menyerbu kantor tersebut. Aksi yang diwarnai dengan tuntutan agar KPU dibubarkan dan Ketua Komisioner menemui demonstran ini merupakan bagian dari simulasi pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024/2025 yang digelar oleh Polresta Banyuwangi.
Massa yang tak puas dengan hasil penghitungan suara yang dinilai tidak transparan, menuding KPU telah dengan sengaja mengabaikan calon yang mereka dukung. Mereka mengklaim sejumlah suara telah dihilangkan, memicu amarah dan tuntutan pembubaran KPU.
Aksi yang berlangsung hampir satu jam ini berubah menjadi anarkis saat massa tak kunjung ditemui Ketua KPU. Mereka merusak dan menjarah sejumlah barang di sekitar kantor.
Menanggapi situasi yang tak terkendali, Polresta Banyuwangi langsung menerjunkan tim penyapu yang terdiri dari 1 SKK Brimob Polresta Banyuwangi Polda Jatim dengan persenjataan lengkap. Gas air mata pun diluncurkan untuk memecah konsentrasi demonstran dan memukul mundur massa aksi.
"Simulasi ini penting untuk memastikan kesiapan pasukan gabungan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengamanan Pilkada," tegas Kapolresta Banyuwangi, Kombes Nanang Haryono.
Polresta Banyuwangi akan mengerahkan sekitar 600 personil gabungan untuk mengamankan wilayah dan sekitar 2.700 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memiliki skala prioritas berbeda.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Hotel Mercure Surabaya, Banyuwangi masuk dalam kode merah penyelenggara Pilkada. "Hasil paparan dari Mabes Polri menunjukkan Banyuwangi masuk dalam kode merah dalam hal penyelenggaraan pemilu," tambah Nanang.
Meskipun Banyuwangi masuk dalam kategori rawan, Kapolresta memastikan bahwa seluruh aparat kepolisian, TNI, dan aparat gabungan siap bertugas mengamankan Pilkada di wilayah hukum Banyuwangi Blambangan.
