Pada Februari 2025, demonstrasi mahasiswa yang dikenal sebagai “Aksi Indonesia Gelap” berlangsung di beberapa wilayah Indonesia. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Mahasiswa menyuarakan protes terhadap efisiensi anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, menolak revisi Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara, dan mendorong pengesahan UU Perampasan Aset.
Aksi Indonesia Gelap menjadi perbincangan hangat di media sosial dan diliput oleh berbagai media massa. Namun, seiring dengan meluasnya pemberitaan, muncul berbagai informasi keliru dan hoaks yang tersebar luas di platform digital. Beberapa klaim palsu ini bertujuan untuk mendiskreditkan gerakan mahasiswa dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Hoaks yang Beredar Terkait Aksi Indonesia Gelap
Hoaks 1: Penangkapan 140 Mahasiswa Bayaran
Salah satu hoaks yang beredar adalah klaim penangkapan 140 mahasiswa bayaran oleh pihak kepolisian. Video yang beredar mengklaim para mahasiswa tersebut dibayar untuk berdemonstrasi dan berasal dari luar Jakarta. Namun, setelah diverifikasi, video tersebut ternyata merupakan rekaman peristiwa penangkapan perusuh pada Mei 2019 di Jakarta, yang tidak ada kaitannya dengan Aksi Indonesia Gelap.
Peristiwa kerusuhan Mei 2019 dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap hasil Pemilu. Kejadian ini sama sekali berbeda konteksnya dengan demonstrasi mahasiswa yang terorganisir dan bertujuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
Hoaks 2: Pendanaan dari USAID
Klaim lain yang beredar adalah Aksi Indonesia Gelap didanai oleh USAID (Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat). Klaim ini bertujuan untuk mendelegitimasi gerakan mahasiswa dengan mengaitkannya dengan pengaruh asing. Namun, tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Lebih lanjut, pembekuan bantuan asing oleh Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025 juga membantah kemungkinan pendanaan dari USAID.
Adanya klaim ini menunjukan upaya untuk mengalihkan fokus dari isu utama yang diangkat oleh mahasiswa. Alih-alih membahas substansi tuntutan mahasiswa, isu pendanaan dari asing justru diangkat untuk mengaburkan tujuan utama demonstrasi.
Analisis dan Implikasi
Penyebaran hoaks terkait Aksi Indonesia Gelap menunjukkan betapa pentingnya literasi digital dan verifikasi informasi. Informasi yang tidak terverifikasi dapat menyesatkan publik dan mempengaruhi persepsi terhadap suatu peristiwa. Dalam konteks ini, hoaks yang beredar bukan hanya sekadar informasi yang salah, tetapi juga bagian dari upaya untuk melemahkan gerakan mahasiswa dan mengaburkan tuntutan yang mereka sampaikan.
Kejadian ini juga menyoroti pentingnya peran media massa dalam memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Media memiliki peran krusial dalam melawan penyebaran hoaks dan memastikan publik mendapatkan informasi yang benar dan terverifikasi.
Ke depan, perlu ditingkatkan upaya edukasi publik terkait literasi digital dan pentingnya mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengonsumsi informasi dan menghindari penyebaran hoaks yang dapat merugikan berbagai pihak.
Perlu pula ditekankan pentingnya bagi pemerintah untuk merespon tuntutan mahasiswa secara serius dan transparan. Menangani tuntutan mahasiswa dengan baik dapat mengurangi potensi terjadinya aksi protes dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.
