Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini menjadi sorotan publik terkait tunggakan pajak mobil mewahnya, Lexus LX600. Kendaraan berwarna putih dengan pelat nomor B 2600 SME itu diketahui menunggak pajak. Dedi Mulyadi sendiri telah memberikan klarifikasi dan menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran.
Hal ini menarik perhatian mengingat Dedi Mulyadi gencar memberikan program relaksasi pajak di Jawa Barat, termasuk penghapusan denda. Publik pun bertanya-tanya mengenai besarnya tunggakan pajak yang harus dibayarkan oleh sang Gubernur.
Besaran Tunggakan Pajak Lexus LX600 Dedi Mulyadi
Berdasarkan data dari Samsat Jakarta, total tunggakan pajak Lexus LX600 milik Dedi Mulyadi mencapai angka yang cukup fantastis.
Besarannya mencapai Rp 42.233.200. Rinciannya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pokok, denda PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan denda SWDKLLJ.
- PKB Pokok: Rp 40.404.000
- PKB Denda: Rp 1.616.200
- SWDKLLJ: Rp 143.000
- SWDKLLJ Denda: Rp 70.000
Alasan Keterlambatan Pembayaran Pajak
Dedi Mulyadi melalui akun TikTok pribadinya menjelaskan alasan di balik keterlambatan pembayaran pajak mobil mewah tersebut.
Ia menyatakan bahwa mobil tersebut masih dalam status kredit dan terdaftar di Jakarta. Proses mutasi kepemilikan ke Jawa Barat tengah diurus oleh pihak leasing.
Menurutnya, sebagai Gubernur Jawa Barat, tidak elok jika menggunakan kendaraan dengan pelat nomor Jakarta.
Proses Pembayaran dan Respon Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa setelah proses mutasi kepemilikan ke Jawa Barat selesai, ia akan langsung melunasi seluruh tunggakan pajak di DKI Jakarta.
Setelah itu, mobil tersebut akan menggunakan pelat nomor Jawa Barat dan pajak akan dibayarkan di Jawa Barat.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas kritik yang diberikan masyarakat terkait hal ini dan memastikan seluruh kendaraan yang digunakannya, baik mobil maupun motor, telah menggunakan pelat nomor Jawa Barat.
Dengan demikian, semua tunggakan pajak akan segera diselesaikan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang transparansi dan akuntabilitas publik, terutama bagi pejabat pemerintah.
Ke depannya, diharapkan agar seluruh pejabat publik lebih memperhatikan kewajiban perpajakan dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Ketegasan dalam menegakkan aturan perpajakan penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.