Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini menjadi sorotan publik karena keterlambatan pembayaran pajak mobil mewahnya, Lexus LX600. Mobil tersebut, berpelat nomor B 2600 SME, tercatat memiliki tunggakan pajak yang cukup signifikan.
Penjelasan Dedi mengenai keterlambatan ini pun menarik perhatian, terutama mengingat inisiatifnya dalam memberikan relaksasi pajak di Jawa Barat. Besarnya tunggakan pajak dan alasan di baliknya menjadi pertanyaan yang perlu dijawab.
Tunggakan Pajak Lexus LX600 Dedi Mulyadi Mencapai Puluhan Juta Rupiah
Berdasarkan data dari Samsat Jakarta, total tunggakan pajak Lexus LX600 Dedi Mulyadi mencapai angka yang cukup fantastis.
Rinciannya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pokok, denda PKB, SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dan denda SWDKLLJ.
- PKB Pokok: Rp 40.404.000
- PKB Denda: Rp 1.616.200
- SWDKLLJ: Rp 143.000
- SWDKLLJ Denda: Rp 70.000
Total keseluruhan tunggakan yang harus dibayarkan mencapai Rp 42.233.200.
Alasan Keterlambatan Pembayaran Pajak dan Proses Mutasi
Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik keterlambatan pembayaran pajak Lexus LX600 melalui akun TikTok pribadinya.
Ia menyatakan bahwa mobil tersebut masih dalam status kredit dan belum lunas, sehingga belum dimutasikan ke Jawa Barat.
Proses mutasi kendaraan ke Jawa Barat sedang dilakukan oleh pihak leasing.
Dedi juga menekankan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat, ia merasa kurang pantas menggunakan pelat nomor Jakarta.
Tanggapan Dedi Mulyadi dan Komitmen Pembayaran
Dedi menyampaikan terima kasih atas kritik masyarakat terkait keterlambatan pembayaran pajak.
Ia menegaskan komitmennya untuk melunasi seluruh tunggakan pajak di Pemda DKI Jakarta.
Setelah proses mutasi selesai, Dedi berjanji akan membayar pajak kendaraan di Jawa Barat.
Ia juga memastikan seluruh kendaraan yang ia gunakan, baik mobil maupun motor, kini telah menggunakan pelat nomor Jawa Barat.
Kasus tunggakan pajak Gubernur Dedi Mulyadi ini menjadi pelajaran penting terkait transparansi dan akuntabilitas publik, terutama bagi pejabat pemerintahan. Meskipun alasan keterlambatan telah dijelaskan, tetap penting bagi para pejabat untuk memperhatikan kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu. Keteladanan dalam hal ini menjadi kunci kepercayaan publik.
