Kehebohan melanda dunia internasional menyusul penahanan Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina, di sebuah pusat penahanan dekat Den Haag. Kabar ini mengemuka pada Jumat, 14 Maret 2025, menimbulkan reaksi keras dari putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte.
Sara Duterte secara tegas menyebut penahanan ayahnya sebagai sebuah penculikan. Pernyataan ini disampaikan kepada media setelah ia mengunjungi Rodrigo Duterte di tempat penahanannya. Pernyataan tersebut langsung memanaskan suasana politik, baik di dalam negeri Filipina maupun di kancah internasional. Reaksi keras ini menunjukkan betapa kontroversialnya figur Rodrigo Duterte dan kebijakannya selama menjabat.
Penahanan dan Tuduhan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC)
Penahanan Rodrigo Duterte terkait dengan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). ICC menuduh Duterte bertanggung jawab atas pembunuhan massal yang terjadi selama kampanye anti-narkoba yang kontroversial selama masa pemerintahannya. Kampanye ini, yang dikenal sebagai “perang melawan narkoba,” telah menelan ribuan nyawa.
Meskipun Duterte telah membantah tuduhan tersebut, ICC tetap melanjutkan proses hukum. Kehadiran Duterte secara virtual dalam sidang di ICC menunjukkan upaya untuk mempertahankan diri terhadap dakwaan yang dihadapinya. Namun, keikutsertaan virtual ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai akses dan hak-hak hukum yang dimilikinya selama penahanan.
Sidang Praperadilan dan Potensi Hukuman
Sidang praperadilan untuk menentukan kelanjutan kasus ini telah dijadwalkan pada 23 September 2025. Tahap ini akan sangat menentukan nasib Duterte. Jika terbukti bersalah atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, Duterte berpotensi menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Ini akan menjadi sebuah tonggak sejarah bagi hukum internasional, khususnya dalam hal pertanggungjawaban para pemimpin negara atas pelanggaran HAM berat.
Proses hukum yang dihadapi Duterte ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam mengadili pemimpin negara atas pelanggaran HAM. Banyak pihak menantikan hasil sidang praperadilan dan proses hukum selanjutnya dengan penuh perhatian. Keputusan ICC akan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi Filipina tetapi juga bagi negara-negara lain di dunia.
Dampak Politik di Filipina
Penahanan Duterte menimbulkan gelombang reaksi di Filipina. Pendukungnya mungkin akan semakin memperkuat loyalitas mereka, sementara lawan politiknya mungkin akan melihat ini sebagai keadilan yang ditegakkan. Kondisi politik di Filipina bisa menjadi tidak stabil dalam beberapa bulan ke depan.
Peran Sara Duterte sebagai Wakil Presiden juga menjadi sorotan. Bagaimana ia akan memimpin negaranya di tengah kontroversi yang melanda keluarganya akan menjadi ujian bagi kemampuan kepemimpinannya. Posisi Filipina dalam kancah internasional juga mungkin akan mengalami perubahan signifikan sebagai konsekuensi dari perkembangan kasus ini.
Analisis Lebih Lanjut
Kasus Duterte menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban internasional untuk pelanggaran HAM berat. Meskipun prosesnya panjang dan kompleks, proses hukum ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pemimpin negara, yang kebal hukum. Ini juga menjadi pembelajaran penting bagi negara-negara lain untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia.
Ke depannya, perlu diteliti lebih jauh bagaimana kasus ini akan mempengaruhi kebijakan pemerintah Filipina terkait hak asasi manusia. Perlu juga dikaji bagaimana dampak penahanan Duterte terhadap stabilitas politik dan ekonomi di Filipina. Pengaruh peristiwa ini terhadap hubungan internasional Filipina juga memerlukan analisis mendalam.
Penulis Naskah: Nabilah Safirah
Narator: Nabilah Safirah
Video Editor: Vina Muthi Ambarwati
Produser: Abba Gabrillin
Music: Final Girl – Jeremu Blake
#Global #Konflik #Filipina #SaraDuterte #RodrigoDuterte #ICC #MahkamahPidanaInternasional #DuterteDitahan