Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menargetkan pembongkaran bangunan liar di objek wisata Hibisc Fantasy Puncak selesai sebelum Lebaran. Ia menekankan pentingnya kepatuhan hukum, meskipun prosesnya memakan waktu dan menunggu keputusan Kementerian Lingkungan Hidup.
Perbedaan signifikan ditemukan antara izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimiliki Hibisc Fantasy dan kondisi di lapangan. Izin PBG hanya mencakup sekitar 4.800 meter persegi, sementara pembangunannya mencapai 15.000 meter persegi. Ini menunjukkan adanya pelanggaran signifikan terkait luas bangunan.
Lebih lanjut, dari 25 bangunan di kawasan wisata tersebut, hanya 14 yang memiliki izin. Objek wisata yang dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), ini jelas telah melanggar aturan. Pemprov Jabar akan fokus membongkar 25 bangunan yang tidak berizin.
Dedi Mulyadi juga menyoroti akses jalan masuk yang telah dicor beton. Ia berpendapat pembangunan jalan tersebut merupakan pelanggaran karena tidak ada usulan pembangunan jalan beton dalam izin yang dimiliki. Pembongkaran akses jalan ini akan menjadi prioritas.
Kronologi Penyegelan dan Pembongkaran
Pembongkaran sebagian bangunan Hibisc Fantasy telah dimulai oleh warga pada Kamis (6/3), setelah penyegelan oleh Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan; Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq; Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi; dan Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Gapura dan pos satpam di pintu masuk menjadi sasaran pembongkaran warga. Aksi ini menunjukkan keresahan masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan wisata tersebut dan menunjukkan dukungan terhadap upaya penegakan hukum.
Penyegelan tidak hanya terjadi di Hibisc Fantasy, tetapi juga di empat lokasi wisata lain di Puncak yang diduga melanggar alih fungsi lahan. Lokasi-lokasi tersebut termasuk Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.
Dampak dan Tindakan Lanjutan
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan kesiapan Pemkab Bogor untuk mencabut izin yang telah diberikan kepada Eiger Adventure Land dan Hibisc Fantasy. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Bogor untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam penegakan aturan.
Pencabutan izin tersebut akan menjadi langkah penting dalam mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa depan. Evaluasi menyeluruh terhadap izin tempat wisata di kawasan Puncak perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan lingkungan.
Kasus Hibisc Fantasy ini menjadi contoh penting tentang pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pembangunan di kawasan wisata. Perlu kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mencegah pelanggaran dan menjaga kelestarian lingkungan.
Ke depan, diharapkan terdapat pengawasan lebih ketat terhadap perizinan dan pembangunan di kawasan Puncak, sehingga kejadian serupa tidak terulang. Transparansi dalam proses perizinan dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan.
Implikasi terhadap Pariwisata Puncak
Insiden ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap citra pariwisata Puncak. Potensi penurunan jumlah wisatawan perlu diantisipasi dengan strategi pemulihan citra dan peningkatan pengawasan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa tindakan tegas yang diambil tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pemulihan lingkungan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan.
Selain itu, perlu dikaji ulang sistem perizinan yang ada untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Sistem yang transparan dan akuntabel akan sangat penting untuk menjaga kelangsungan pariwisata Puncak.
