Mulai 1 April 2025, Inggris akan memberlakukan kebijakan pajak kendaraan baru yang signifikan. Perubahan ini bertujuan mengurangi polusi udara dan mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.
Kebijakan ini akan menaikkan tarif Vehicle Excise Duty (VED) atau pajak kendaraan bermotor untuk mobil-mobil dengan emisi tinggi. Ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah Inggris menuju netralitas karbon.
Kenaikan Pajak untuk Mobil Emisi Tinggi
Mobil dengan emisi CO2 1-50g/km, seperti mobil Plug-in Hybrid, akan mengalami kenaikan pajak yang cukup drastis. Pajak yang semula 10 poundsterling (sekitar Rp 215.000) akan melonjak menjadi 110 poundsterling (sekitar Rp 2,3 juta).
Untuk mobil bensin dengan emisi 51-75g/km, pajak tahun pertama akan meningkat dari 30 poundsterling hingga 130 poundsterling (sekitar Rp 647.000 hingga Rp 2,8 juta). Besarnya pajak bergantung pada tingkat emisi masing-masing kendaraan.
Kenaikan paling signifikan terjadi pada mobil-mobil dengan emisi CO2 di atas 255g/km. Contohnya, pajak tahun pertama untuk mobil seperti Audi RS7 atau Land Rover Defender 110 V8 akan meningkat dua kali lipat.
Pajak tahun pertama untuk Audi RS7 atau Land Rover Defender 110 V8 akan naik dari 2.745 poundsterling (sekitar Rp 59 juta) menjadi 5.490 poundsterling (sekitar Rp 118 juta). Ini merupakan lonjakan biaya yang cukup signifikan bagi pemilik kendaraan tersebut.
Pajak Kendaraan Listrik Juga Meningkat
Kebijakan ini tidak hanya menyasar mobil beremisi tinggi. Kendaraan listrik baru juga akan dikenakan pajak tahun pertama sebesar 10 poundsterling (sekitar Rp 215.000).
Namun, pajak tahunan untuk mobil listrik akan naik menjadi 195 poundsterling (sekitar Rp 4,2 juta) setelah tahun pertama. Ini berarti biaya kepemilikan mobil listrik akan meningkat secara bertahap.
Pajak Tambahan untuk Mobil Listrik Mewah
Mobil listrik dengan harga di atas 40.000 poundsterling akan dikenakan pajak tambahan. Besaran pajak tambahan bervariasi antara 15 hingga 410 poundsterling, tergantung tahun kepemilikan.
Pajak tambahan ini mirip dengan pajak barang mewah yang berlaku di beberapa negara, termasuk Indonesia. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan kendaraan mewah ramah lingkungan.
Kontroversi dan Dampak Kebijakan
Kebijakan ini menuai kritik dari beberapa pihak, termasuk David Hall dari Schneider Electric. Ia berpendapat bahwa pengurangan insentif pajak untuk kendaraan listrik dapat menghambat upaya melawan perubahan iklim.
Hall menyarankan pemerintah untuk tetap memberikan dukungan terhadap transisi ke kendaraan ramah lingkungan sebelum larangan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan diesel diberlakukan pada tahun 2030. Hal ini penting untuk memastikan transisi yang mulus dan efektif.
Meskipun kebijakan ini akan meningkatkan biaya kepemilikan mobil bagi sebagian orang, pemerintah Inggris berharap dapat mendorong pembelian kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi polusi udara.
Secara keseluruhan, perubahan kebijakan pajak kendaraan di Inggris ini merupakan langkah yang kompleks dengan konsekuensi yang beragam. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini akan bergantung pada respon pasar dan strategi pemerintah selanjutnya dalam mendukung transisi energi.
