Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengajukan pertanyaan menarik kepada para santri Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kasus kelangkaan elpiji 3 kg dan kasus pengoplosan bensin Pertamax yang sempat menghebohkan publik.
Di hadapan para santri, Bahlil secara langsung menanyakan siapa menteri yang bertanggung jawab atas kedua kasus tersebut. Ia ingin mengetahui sejauh mana pemahaman publik terhadap isu-isu strategis di sektor energi yang menjadi tanggung jawab kementeriannya.
Pertanyaan tersebut diajukan dalam kunjungan Bahlil dan pimpinan Golkar ke Pondok Pesantren Daarut Tauhid pada Senin, 10 Maret 2025. Kehadiran mereka di pondok pesantren tersebut tentunya memiliki tujuan lain, namun pertanyaan mengenai kasus elpiji dan Pertamax menjadi sorotan.
Bahlil kemudian menjelaskan upayanya dalam memastikan subsidi energi tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya memastikan subsidi tersebut benar-benar sampai ke tangan rakyat dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
Sebagai contoh, Bahlil menjelaskan harga elpiji 3 kg yang seharusnya terjangkau. Subsidi yang diberikan pemerintah cukup besar, namun harga jual di lapangan terkadang lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Hal ini menunjukan adanya praktik-praktik curang yang merugikan masyarakat.
Ia menjabarkan selisih harga yang seharusnya tidak terjadi. Subsidi negara per tabung mencapai Rp 36.000, dengan harga jual maksimal seharusnya Rp 18.000. Namun, kenyataan di lapangan seringkali jauh melampaui angka tersebut. Ini menjadi salah satu fokus Bahlil dalam menata sistem distribusi.
Bahlil menyadari adanya tantangan dalam penataan subsidi ini. Ia mengakui adanya oknum-oknum mafia yang berusaha mengambil keuntungan dari sistem subsidi, sehingga rakyat harus membayar lebih mahal. Upaya untuk menumpas praktik mafia ini menjadi prioritas utama.
Jumlah subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk sektor energi sangat besar. Untuk elpiji saja mencapai Rp 86 triliun per tahun, sedangkan untuk BBM subsidi mencapai Rp 150 triliun. Angka yang fantastis ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Bahlil mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam menata sistem subsidi agar lebih adil dan transparan. Hal ini penting agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, dan bukan dinikmati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Bahlil juga membahas upaya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi elpiji 3 kg yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap penyaluran dan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar aturan.
Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan elpiji 3 kg secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, subsidi yang diberikan dapat digunakan secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kasus-kasus seperti kelangkaan elpiji 3 kg dan pengoplosan Pertamax merupakan contoh nyata dari permasalahan yang terjadi dalam sistem distribusi energi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan distribusi energi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
