Beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengumumkan hukuman mati bagi tersangka korupsi Pertamina. Klaim ini terbukti salah dan termasuk hoaks. Video tersebut, yang beredar sejak Maret 2025, telah dibantah oleh pihak berwenang.
Video yang dimaksud menampilkan konferensi pers Kejagung. Namun, konteksnya dipelintir untuk menciptakan narasi yang menyesatkan. Teks yang ditambahkan pada video tersebut secara sengaja menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah Kejagung menyatakan tersangka korupsi Pertamina akan dieksekusi mati.
Narasi yang Disebarkan
Video hoaks ini awalnya dibagikan melalui akun TikTok tertentu. Video tersebut menampilkan potongan konferensi pers Kejagung dengan keterangan tambahan yang berbunyi “Kejagung Umumkan Koruptor PERTAMINA akan dihukum mati.” Ini merupakan manipulasi informasi yang sangat berbahaya dan dapat memicu keresahan di masyarakat.
Penyebaran informasi palsu seperti ini sangat mudah terjadi di media sosial. Kecepatan penyebarannya pun sangat cepat, sehingga perlu kewaspadaan lebih dari masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Penelusuran Fakta
Tim Cek Fakta telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap video tersebut. Ternyata, video asli berasal dari konferensi pers Kejagung terkait penetapan dua tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga. Kedua tersangka tersebut adalah Direktur Pemasaran dan Niaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operations, Edward Corne.
Penting untuk dicatat bahwa dalam konferensi pers tersebut, tidak ada pernyataan resmi mengenai hukuman mati bagi para tersangka. Jaksa Agung ST Burhanuddin, saat dikonfirmasi, menyatakan bahwa jenis hukuman yang akan dijatuhkan akan ditentukan setelah proses penyelidikan selesai. Beliau menegaskan bahwa potensi hukuman bergantung pada hasil penyelidikan dan proses peradilan.
Kesimpulannya, pernyataan Jaksa Agung menunjukkan bahwa belum ada keputusan mengenai hukuman mati. Penggunaan video tersebut untuk menyebarkan informasi yang salah menunjukkan adanya upaya manipulasi informasi publik.
Analisis Lebih Lanjut
Kasus ini menyoroti pentingnya literasi digital dan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Masyarakat harus kritis dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial, terutama yang menyangkut isu-isu sensitif seperti korupsi dan hukuman mati.
Perlu kesadaran kolektif untuk mencegah penyebaran hoaks. Hal ini dapat dilakukan dengan cara selalu mengecek kebenaran informasi dari sumber terpercaya, seperti situs web resmi lembaga pemerintah atau media massa kredibel. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran informasi yang salah dan merugikan.
Kesimpulan
Klaim bahwa Kejagung telah mengumumkan hukuman mati bagi tersangka korupsi Pertamina adalah hoaks. Video yang beredar telah diedit dan diputarbalikkan konteksnya. Informasi yang benar adalah penetapan dua tersangka baru dalam kasus korupsi Pertamina, tanpa adanya pengumuman hukuman mati.
Masyarakat diimbau untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Penyebaran hoaks dapat berdampak serius terhadap stabilitas keamanan dan kepercayaan publik.