Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang baru-baru ini dideklarasikan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat politik dan aktivis. Agung Wisnu Wardana, seorang tokoh 98, mengungkapkan keprihatinannya atas potensi dampak negatif jangka panjang koalisi besar ini terhadap demokrasi Indonesia.
"Tersiar kabar bahwa koalisi besar ini dipersiapkan untuk sukses Pemilu 2029 dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujar Agung melalui akun TikTok-nya.
Agung melihat KIM Plus, yang melibatkan banyak partai politik, berpotensi melahirkan kekuatan politik otoriter. "Koalisi besar permanen jangka panjang dalam bentuk KIM Plus ini berpeluang besar melahirkan kekuatan otoritarian," tegasnya.
Ia mencontohkan era Orde Baru, di mana oligarki politik kekuasaan mendominasi. "Mengambil istilah Sokrates yang diperkuat Plato dan Aristoteles, bahwa demokrasi akhirnya melakukan parade mabok yang berujung pada kediktatoran," ucapnya.
Agung memperingatkan bahwa kehadiran koalisi besar permanen ini dapat mengikis suara oposisi dan masyarakat sipil. "Yang lahir akhirnya hukum besi oligarki, para elit pada rakyatnya. Suara oposisi dan masyarakat sipil tidak akan dianggap karena kecil. Logika balancing kekuasaan tak akan terjadi," ungkap Agung.
Pertanyaan yang muncul adalah: Apakah KIM Plus benar-benar mengancam demokrasi Indonesia? Atau, apakah koalisi besar ini justru menjadi jalan menuju Indonesia Emas? Perdebatan ini tentu akan terus berlanjut, dan menjadi sorotan tajam bagi para pengamat politik dan masyarakat luas.
