Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menyita sebuah motor gede (moge) Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Penyitaan ini terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Namun, terdapat kejanggalan yang menarik perhatian publik.
Kejanggalan tersebut terletak pada perbedaan data kendaraan yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan motor yang disita KPK. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan menarik perhatian media.
Ketidaksesuaian Data Moge di LHKPN dan Barang Bukti KPK
Berdasarkan data e-LHKPN, Ridwan Kamil melaporkan kepemilikan Royal Enfield Classic 500 tahun 2017 dengan warna Battle Green.
Namun, motor Royal Enfield yang disita KPK memiliki warna berbeda, yaitu hitam dengan corak kuning pada beberapa bagian bodinya.
Perbedaan warna ini menjadi salah satu poin yang dipertanyakan publik dan awak media. KPK perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait hal ini.
Lokasi dan Status Kepemilikan Moge yang Disita
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa moge tersebut saat ini berada di lantai dasar gedung Rupbasan KPK di Cawang.
Kendaraan tersebut disimpan bersama barang bukti lain dari berbagai kasus korupsi yang ditangani KPK.
Motor Royal Enfield ini disita saat KPK melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil di Bandung pada Maret 2025.
Tessa menjelaskan bahwa Ridwan Kamil terakhir kali melaporkan hartanya dua tahun lalu. Laporan tersebut tidak mencantumkan motor yang kini disita sebagai barang bukti.
Kepemilikan atas Nama Orang Lain
Lebih lanjut, Tessa mengungkapkan bahwa surat kepemilikan moge tersebut tidak atas nama Ridwan Kamil, melainkan atas nama orang lain.
Identitas pemilik sebenarnya belum diungkap oleh KPK. Pihak KPK berjanji akan menjelaskan lebih detail di waktu yang tepat.
Implikasi dan Tindak Lanjut Kasus
Ketidaksesuaian data di LHKPN dengan barang bukti yang disita KPK menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pelaporan harta kekayaan pejabat publik.
Kasus ini perlu ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga.
KPK perlu menyelidiki lebih lanjut terkait perbedaan data dan status kepemilikan moge tersebut. Penyelidikan ini sangat penting untuk mengungkap seluruh fakta yang ada dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB.
Publik menantikan penjelasan lebih rinci dari KPK terkait kasus ini. Penjelasan yang transparan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. Proses hukum harus dijalankan secara adil dan transparan.
Penyitaan moge yang berbeda dengan data LHKPN ini menjadi sorotan publik, mengingatkan pentingnya transparansi dan akurasi dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Ketegasan KPK dalam mengusut kasus ini sangat dinantikan. Publik berharap KPK mampu menuntaskan kasus ini secara profesional dan akuntabel.
