Badung, Topreneur – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan bahwa Muktamar atau kongres tertinggi mereka di Bali yang akan digelar dalam waktu dekat tidak akan membahas isu konflik antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua Organizing Committee Muktamar PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa agenda Muktamar PKB akan fokus pada internal partai dan tidak akan membahas isu eksternal, termasuk konflik dengan PBNU.
"Terkait dengan isu saat ini (konflik PKB dan PBNU) tidak ada agenda itu. Kami tetap sesuai dengan regulasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kami berjalan berdasarkan undang-undang yang mengatur," ujar Cucun di Kabupaten Badung, Minggu.
Cucun menjelaskan bahwa partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat. Ormas diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sehingga tidak ada relasinya dengan kongres partai politik.
"PKB tidak merasa memiliki konflik dengan PBNU. Kami juga menyadari secara histori sejak awal di akar rumput kami saling membangun dan berjalan bersama," tegas Cucun.
Ia juga menambahkan bahwa di internal PKB tidak ada konflik. "Misalnya tadi ada pihak-pihak luar ya itu kami abaikan saja, tidak ada kaitannya dengan urusan Muktamar PKB," ujar Cucun.
Isu konflik antara PBNU dan PKB mencuat setelah pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 oleh DPR RI yang diduga dibentuk salah satunya oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menyerang Menteri Agama dan PBNU.
Namun, Cucun menegaskan bahwa hal ini tidak dapat dikaitkan dengan Muktamar PKB. "Tiap lembaga memiliki kewenangannya sendiri, meskipun hubungannya erat seperti kebanyakan anggota dewan terpilih dari partainya adalah keturunan kyai," jelas Cucun.
Muktamar PKB di Bali diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kemajuan partai.
