Jakarta, Topreneur – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan insentif untuk mobil hybrid di tahun 2024. Keputusan ini diambil karena pemerintah menilai tidak ada kebutuhan untuk menambahkan kebijakan baru di sektor otomotif tahun ini.
“Untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain,” tegas Airlangga saat ditemui di sela Konferensi Pertumbuhan Ekonomi Q2 2024, Senin (5/8/2024).
Permintaan insentif mobil hybrid sebelumnya dilontarkan oleh sejumlah produsen otomotif. Mereka berpendapat bahwa insentif tersebut dapat mendorong adopsi mobil hybrid yang lebih ramah lingkungan di Indonesia. Selain itu, data penjualan mobil hybrid di Indonesia menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil hybrid meningkat pesat dari sekitar 10.000 unit di tahun 2022 menjadi 55.000 unit di tahun 2023. Bahkan hingga Mei 2024, penjualan mobil hybrid telah mencapai 32.000 unit dan diprediksi akan menembus angka 70.000 unit di akhir tahun.
Meskipun demikian, Menko Airlangga tetap bersikukuh dengan keputusannya. Ia menilai bahwa mekanisme penjualan mobil hybrid saat ini sudah berjalan dengan baik, terbukti dari peningkatan penjualan yang signifikan. Menurutnya, konsumen Indonesia tidak mengalami kendala dalam mengakses mobil hybrid dengan harga yang ditawarkan oleh produsen.
“Kalau kita lihat, penjualan dari mobil hybrid hampir dua kali penjualan BEV. Jadi sebenarnya produk hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang,” jelasnya.
Pemerintah saat ini lebih fokus untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik (EV) yang benar-benar bebas emisi. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat adopsi EV di Indonesia.
“Tentu kita dorong bahwa electric vehicle ini yang harus didorong supaya lebih cepat lagi. Tapi dari pameran otomotif kemarin, hasilnya relatif bagus untuk kita mendorong penjualan,” tutup Airlangga.
Dengan demikian, para produsen otomotif yang berharap mendapatkan insentif untuk mobil hybrid harus gigit jari. Pemerintah tampaknya lebih fokus untuk mendorong pengembangan EV sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi emisi di sektor transportasi.
