Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat koordinasi transisi energi yang adil dan berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP, yang dibentuk pada KTT G20 di Bali tahun 2022, merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Dalam rapat tersebut, pemerintah dan mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Dukungan internasional menjadi kunci keberhasilan pencapaian target ini.
Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.
Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau
Satuan Tugas ini memiliki empat kelompok kerja, yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia. Menko Airlangga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Satgas ini. Pembentukan satgas ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjalankan transisi energi secara terstruktur dan terintegrasi.
Sebagai bagian dari implementasi JETP, 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar 1,1 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai 233 juta dolar AS.
IPG juga telah mengamankan jaminan senilai 1 miliar dolar AS melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee. Jaminan ini diperuntukkan bagi percepatan pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih. Proyek-proyek tersebut meliputi pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.
Proyek-Proyek JETP yang Dijalankan
Beberapa proyek penting yang dibahas dalam rapat antara lain proyek Muara Laboh di Sumatera Barat, yang merupakan program biotermal dan ditargetkan beroperasi pada 2027. Proyek ini memiliki potensi besar dalam mengurangi emisi karbon dan mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Selain Muara Laboh, terdapat beberapa proyek lain yang sedang dalam tahap perencanaan atau pengembangan. Diantaranya proyek photovoltage di Saguling, dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power, dan proyek waste to energy di Legok Nangka, Jawa Barat. Keberagaman proyek ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengeksplorasi berbagai sumber energi terbarukan.
Rapat juga membahas percepatan implementasi transisi energi. Hal ini termasuk revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital. Sistem monitoring ini akan memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana dan transparan kepada publik.
Kolaborasi dan Partisipasi Internasional
Sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan transisi energi di Indonesia berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Pemerintah juga menekankan perlunya kolaborasi erat dengan sektor swasta dan mitra internasional. Kolaborasi ini akan mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau.
“Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian. Kemudian juga diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong. Pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital dan para stakeholder bisa mengakses, serta secara berkala akan dilakukan koordinasi,” kata Menko Airlangga.
Rapat Koordinasi dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, mitra internasional seperti Duta Besar dari Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, Jepang, Uni Eropa, Denmark, Norwegia, GFANZ, IEA, dan GIZ. Kehadiran perwakilan internasional ini menunjukkan dukungan global terhadap upaya transisi energi Indonesia.
Secara keseluruhan, rapat koordinasi ini menandai langkah signifikan dalam upaya Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission. Komitmen pemerintah, dukungan internasional, dan kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
