Pemutihan pajak kendaraan bermotor menjadi kabar gembira bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak di beberapa provinsi di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kesempatan untuk menghapus denda dan tunggakan, cukup membayar pajak tahun berjalan.
Jakarta Tidak Ikut Pemutihan Pajak
Namun, Jakarta mengambil pendekatan berbeda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak mengikuti program pemutihan pajak ini.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan alasannya. Kebanyakan penunggak pajak di Jakarta ternyata bukan pemilik kendaraan pertama, melainkan pemilik kendaraan kedua atau ketiga.
Profil Penunggak Pajak di Jakarta
Data menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan yang menunggak pajak di Jakarta terdaftar atas nama pemilik kendaraan kedua atau ketiga. Hal ini berbeda dengan kondisi di beberapa daerah lain yang menerapkan pemutihan pajak.
Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melarang kepemilikan kendaraan bermotor dalam jumlah banyak. Asalkan, pajak kendaraan tetap dibayarkan sesuai ketentuan.
Provinsi Lain Terapkan Pemutihan Pajak
Sejumlah provinsi lain di Indonesia telah menerapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Jawa Barat memulai program ini pada 20 Maret 2025, disusul Jawa Tengah dan Banten.
Ketiga provinsi tersebut memberikan kesempatan pemutihan hingga 30 Juni 2025. Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah juga ikut menerapkan kebijakan serupa, namun dengan periode yang berbeda.
Rincian Program Pemutihan di Beberapa Provinsi
Kalimantan Timur memberlakukan pemutihan pajak dari 8 April hingga 30 Juni 2025. Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, menyebut kebijakan ini sebagai keringanan bagi masyarakat.
Sementara itu, Sulawesi Tengah melaksanakan program pemutihan pajak dalam periode yang lebih singkat, yaitu 14 April hingga 14 Mei 2025. Program ini bertujuan untuk memvalidasi data dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dampak dan Pertimbangan Kebijakan
Program pemutihan pajak di beberapa provinsi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.
Keputusan Jakarta untuk tidak menerapkan pemutihan pajak didasari oleh analisis data penunggak pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan pun perlu disesuaikan.
Ke depannya, diharapkan akan ada evaluasi menyeluruh terkait efektivitas kebijakan pemutihan pajak di masing-masing daerah. Hasil evaluasi ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pajak kendaraan bermotor yang lebih efektif dan berkeadilan.