Jakarta – Sebuah gelombang baru melanda tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejumlah fungsionaris DPP PKB berencana menggelar muktamar ulang di Jakarta pada 2-3 September 2024. Langkah ini diambil setelah ratusan surat mandat dari para pemilik suara sah diterima, yang merasa suara mereka tidak diakomodir dalam muktamar Bali yang telah berlangsung.
Abdul Malik Haramain, salah satu fungsionaris yang mendukung muktamar ulang, mengungkapkan bahwa ratusan DPC dan puluhan DPW PKB menginginkan penyelenggaraan kembali kongres tertinggi partai. "Mereka ingin muktamar yang benar-benar mewakili aspirasi seluruh kader, khususnya dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)," ujar Malik dalam keterangan tertulis.
Ketidakpuasan terhadap muktamar Bali, menurut Malik, muncul dari ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan partai. "Kekuasaan Pak Muhaimin Iskandar memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang, terutama para kiai dan ulama," tegasnya.
Pemecatan sejumlah tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy juga menjadi pemicu utama keinginan muktamar ulang. "Ratusan surat mandat dari DPC dan DPW diberikan kepada kami," ungkap Malik. "Kiai Unais Ali Hisyam sebagai dewan syura, Syaikhul Islam sebagai ketua, dan saya sekretaris," lanjutnya.
Fungsionaris yang menerima mandat ini akan segera berkonsultasi dengan PBNU terkait muktamar yang akan digelar awal September mendatang. Dalam muktamar ulang ini, mereka berencana mengundang seluruh tokoh-tokoh NU sebagai representasi pendirian PKB. Nama-nama seperti Yenny Wahid hingga Khofifah Indar Parawansa, yang selama ini tidak mendapat tempat di bawah kepemimpinan Muhaimin, juga akan diundang.
Malik menegaskan bahwa agenda utama muktamar ulang ini adalah mengembalikan PKB ke garis perjuangan awal tahun 1998, di mana peran kiai dan ulama dominan dalam partai. "Muktamar ulang ini juga akan memilih ketua umum baru," tambahnya.
Langkah ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Apakah muktamar ulang ini akan menjadi titik balik bagi PKB untuk kembali ke akar perjuangannya, atau justru akan semakin memecah belah partai? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
