Pengelolaan parkir di Jakarta menjadi sorotan. Trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki justru kerap dijadikan lahan parkir sepeda motor. Hal ini merampas hak pengguna jalan dan menyebabkan potensi pendapatan daerah dari retribusi parkir hilang.
Data dari Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan fluktuasi pendapatan parkir selama satu dekade terakhir. Pendapatan tertinggi tercatat pada tahun 2017, mencapai Rp 107,898 miliar.
Pendapatan Parkir Fluktuatif dan Minimnya Pengelolaan Parkir Jalan
Meskipun pendapatan parkir terbilang tinggi di tahun-tahun tertentu, namun kebanyakan pendapatan tersebut berasal dari parkir di badan jalan (on-street parking).
Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta hanya mengelola parkir di luar badan jalan (off-street parking) di 69 lokasi (11 persen) dari total 615 lokasi parkir. Parkir off-street umumnya lebih terorganisir dan profesional.
Tingginya kebutuhan layanan perparkiran di Jakarta belum diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan pembatasan ruang parkir, keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran, dan dampak revitalisasi trotoar.
Penindakan terhadap parkir liar telah dilakukan, termasuk penindakan terhadap kendaraan roda tiga dan empat dengan diderek atau dicabut pentilnya. Kendaraan roda dua ditangani dengan cara yang sama, dan pemilik dikenakan denda Rp 500.000 per hari.
Namun, upaya penindakan tersebut belum cukup efektif. Parkir liar masih sering ditemukan, bahkan di lokasi yang sama setelah petugas pengawas berlalu.
Dugaan Kompensasi Politik dalam Pengelolaan Parkir
Masalah pengelolaan parkir di Jakarta bukan hanya soal kebocoran pendapatan. Pengelolaan parkir yang buruk juga berkontribusi pada kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan.
Ada dugaan pembiaran praktik pengelolaan parkir yang tidak tertib, karena dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu. Parkir di beberapa daerah bahkan diduga menjadi komoditas kompensasi politik bagi penguasa daerah.
Awalnya, parkir dianggap sebagai layanan publik. Namun, dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, hak pengguna jalan lain seperti pejalan kaki dan pengguna angkutan umum terabaikan.
Target pendapatan daerah dari retribusi parkir juga seringkali tidak terpenuhi akibat kebocoran di lapangan.
Solusi Mengoptimalkan Pengelolaan Parkir di Jakarta
Parkir harus dilihat dari tiga dimensi: manajemen lalu lintas, pendapatan asli daerah (PAD), dan layanan publik. Integrasi ketiga hal tersebut penting untuk menyelesaikan persoalan parkir.
Salah satu cara adalah dengan meningkatkan tarif parkir, terutama di pusat kota, serta meningkatkan pengawasan dan transparansi pengelolaan pendapatan parkir. Bukti pembayaran parkir di badan jalan juga perlu ditingkatkan.
Pendapatan parkir dapat dioptimalkan untuk membiayai angkutan umum. Juru parkir dapat digaji secara layak dengan UMR, mendapatkan BPJS, dan mendapatkan pelatihan rutin.
Penerapan sistem parkir berlangganan dan zonasi dapat menjadi solusi. Tarif parkir semakin mahal seiring mendekatnya lokasi ke pusat kota, dan lahan parkir semakin berkurang untuk mendorong penggunaan angkutan umum.
Pemimpin daerah perlu berani mengambil kebijakan yang tidak populis untuk jangka pendek, namun akan menghasilkan sistem transportasi yang lebih tertib dan tertata di masa mendatang.
Dengan pengelolaan yang baik, parkir dapat membantu mengurangi kemacetan. Kombinasi tarif parkir yang tinggi di pusat kota dan penyediaan angkutan umum yang murah akan mendorong pergeseran moda transportasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengevaluasi dan mengaudit manajemen parkir secara menyeluruh. Suksesnya pengelolaan parkir di Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menyoroti perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaan parkir di Jakarta untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan.