Pemerintah gencar mempersiapkan Sekolah Rakyat, program pendidikan untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin. Mensesneg Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.
53 Sekolah Rakyat Gunakan Bangunan Eksisting
Sebanyak 53 Sekolah Rakyat akan memulai tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada.
Bangunan-bangunan tersebut merupakan aset Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di berbagai wilayah Indonesia.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan, bangunan-bangunan ini akan dioptimalkan dengan perbaikan dan renovasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Target 200 Sekolah Rakyat di Tahun 2025
Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2025.
Dari jumlah tersebut, 53 Sekolah Rakyat akan menggunakan bangunan yang sudah ada, sementara sisanya akan dibangun baru.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Lokasi Sekolah Rakyat Berbasis Data Kemiskinan
Penentuan lokasi Sekolah Rakyat mengacu pada data sebaran kantong kemiskinan.
Program ini diprioritaskan di daerah dengan populasi besar dan angka kemiskinan ekstrem tinggi.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat diharapkan dapat secara efektif memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan.
Program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Dengan optimalisasi aset yang ada dan pembangunan baru, diharapkan program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
