Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberikan klarifikasi terkait program Sekolah Rakyat yang baru-baru ini digagas pemerintah. Ia memastikan program ini tidak akan mengganggu atau menggeser sistem pendidikan formal yang sudah ada.
Pernyataan ini disampaikan Mu’ti saat kunjungannya ke Lamongan, Jawa Timur, Rabu (23/4/2025). Ia menekankan perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dengan sekolah formal yang selama ini berjalan.
Sekolah Rakyat: Inovasi Pendidikan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat kurang mampu yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Program ini memiliki pendekatan yang berbeda dan lebih fleksibel.
Kurikulumnya dirancang dengan sistem multi-entry dan multi-exit. Artinya, siswa dapat bergabung dan menyelesaikan pendidikan kapan saja sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.
Hal ini berbeda dengan sekolah formal yang memiliki jadwal masuk dan kurikulum yang terstruktur serta seragam bagi semua siswa.
Perbedaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Formal
Mu’ti menegaskan Sekolah Rakyat bukanlah pengganti sekolah paket A, B, dan C, atau sistem pendidikan formal lainnya. Program ini hadir sebagai alternatif dan solusi pendidikan bagi kelompok masyarakat tertentu.
Sistem pembelajaran, kurikulum, dan mekanisme pendanaannya pun berbeda. Sekolah Rakyat fokus pada aksesibilitas dan kesesuaian dengan kondisi ekonomi siswa.
Modelnya yang unik ini dirancang untuk memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang terpinggirkan dan belum terjangkau sistem pendidikan formal yang ada.
Dukungan Pemerintah dan Peran Kementerian Terkait
Pemerintah, melalui Instruksi Presiden, menunjuk Kementerian Sosial sebagai penyelenggara utama Sekolah Rakyat. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut dilibatkan.
Keterlibatan Kemendikbud difokuskan pada dua hal penting: perencanaan kurikulum dan rekrutmen guru. Ini menjamin kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat tetap terjaga.
Proses perekrutan guru dan penyusunan kurikulum sedang dilakukan secara bertahap. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan program ini dapat diakses melalui Kementerian Sosial.
Mendikbud berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Setelah kurikulum dan kebutuhan guru terpenuhi, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera diimplementasikan secara efektif.
Mu’ti optimistis, dengan kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, program Sekolah Rakyat ini akan berkontribusi besar terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan angka putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan dapat ditekan. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk memastikan pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung.