Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina (Persero), terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023, tengah menjadi sorotan. Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga adanya praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun.
Namun, siapa sebenarnya yang dirugikan oleh skandal korupsi ini? Meskipun angka kerugian negara sangat besar, dampaknya meluas dan kompleks, melibatkan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah.
Siapa yang Paling Terdampak?
Yayan Satyakti, pengamat energi dari Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa PT Pertamina sendiri yang menanggung kerugian terbesar secara langsung. Kerugian akibat pencurian akan dicatat sebagai write off dalam laporan keuangan perusahaan. Pertamina harus menanggung beban atas tindakan koruptif ini.
Hal ini dikarenakan Pertamina memiliki kontrak dengan pemerintah untuk menjalankan operasional teknis pengadaan BBM, termasuk impor, penentuan kualitas dan kuantitas, hingga pengelolaan stok. Dengan demikian, tanggung jawab atas kebocoran dan kerugian terletak pada Pertamina.
Jika kerugian signifikan dan berdampak pada kinerja perusahaan, Pertamina akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengambil langkah korporasi. Pemerintah, sebagai pemegang saham, juga akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kontrak yang terkait.
Dampak Lebih Luas dari Kasus Korupsi Pertamina
Kerugian negara juga signifikan. Akibat kebocoran ini, negara tidak memperoleh manfaat sesuai kontrak, termasuk kuota BBM, kualitas produk (RON), dan harga yang telah disepakati dalam APBN. Ini berdampak pada standar pelayanan publik.
Dampak ekonomi juga perlu diperhatikan. Kehilangan BBM yang seharusnya tersedia untuk masyarakat mengakibatkan inefisiensi ekonomi. Kondisi ini diperparah karena BBM merupakan barang publik dengan pasar yang tidak sempurna. Kebocoran sedikit pun akan berdampak besar, menciptakan deadweight loss.
Langkah Pemerintah dan Pertamina
Pemerintah perlu memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku korupsi untuk memberikan efek jera dan memperbaiki tata kelola perusahaan negara. Selain itu, audit menyeluruh dan reformasi internal di Pertamina sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Pertamina sendiri harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan pengawasan internalnya. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi krusial untuk memulihkan kepercayaan publik.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan Pertamina antara lain:
Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk mencegah korupsi di BUMN dan melindungi kepentingan negara.
Informasi tambahan mengenai penyelidikan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung, serta tanggapan resmi dari pihak Pertamina dan pemerintah, akan semakin memperkaya pemahaman kita terhadap kasus ini dan dampaknya yang lebih luas.