Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menyatakan keprihatinan mendalam atas penetapan tersangka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, dan tiga hakim lainnya dalam kasus suap terkait putusan lepas korupsi ekspor CPO.
Keraguan terhadap Integritas Penegak Hukum
Jazilul mempertanyakan integritas penegak hukum pasca terungkapnya kasus ini. Peristiwa ini, menurutnya, sangat memprihatinkan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Ia menambahkan bahwa kejadian ini merupakan tamparan bagi hakim-hakim yang berintegritas dan institusi pengadilan yang tengah berupaya berbenah.
Perlunya Koreksi Lembaga Peradilan
Jazilul menekankan perlunya dilakukan koreksi menyeluruh terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Kasus suap hakim bukanlah peristiwa yang pertama kali terjadi.
Sebagai anggota DPR, ia menyatakan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum, khususnya lembaga pengadilan, untuk melakukan reformasi besar-besaran.
Gaji Hakim dan Harapan Kesejahteraan
Jazilul juga menyoroti gaji hakim yang mencapai Rp 25 juta per bulan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menaikkan gaji hakim dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Namun, kenyataan adanya kasus suap ini justru menampar wajah upaya peningkatan kesejahteraan tersebut, terutama mengingat disparitas fasilitas dan kesejahteraan hakim di berbagai daerah.
Dampak Negatif Terhadap Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin tergerus akibat kasus ini. Hal ini sangat memprihatinkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik.
Kepercayaan publik, baik domestik maupun internasional, sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Kasus ini mengancam hal tersebut.
Mafia Peradilan dan Tantangan Reformasi
Kasus ini kembali memperkuat persepsi masyarakat tentang keberadaan mafia peradilan. Padahal, DPR terus mendorong reformasi di lembaga penegak hukum.
Reformasi hukum dan integritas moral sangat penting, dan upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah akan sia-sia jika integritas lembaga penegak hukum masih buruk.
Secara keseluruhan, kasus suap yang melibatkan Ketua PN Jaksel dan tiga hakim lainnya merupakan pukulan telak bagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan tersebut dan memastikan tegaknya hukum di negeri ini. Upaya peningkatan kesejahteraan hakim harus dibarengi dengan penguatan integritas dan pengawasan yang ketat.
