Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, mendapat sambutan positif dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Dukungan ini menunjukkan komitmen nyata untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai wilayah.
Baru-baru ini, beberapa kepala daerah menyampaikan kesiapan mereka untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Komitmen ini ditunjukkan melalui penyediaan lahan, infrastruktur, dan rencana operasional yang matang.
Komitmen Pemerintah Daerah Solok dalam Program Sekolah Rakyat
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyatakan kesiapan penuhnya untuk menjalankan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sekolah tersebut direncanakan akan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Tahap awal akan difokuskan pada jenjang SMP dengan empat kelas yang masing-masing berkapasitas 25 siswa. Pembagian kelas akan dikhususkan untuk siswa laki-laki dan perempuan secara merata.
Pemkab Solok telah menyiapkan lahan seluas 68 hektare untuk pengembangan sekolah di masa mendatang. Proses ini diklaim telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Dukungan dari Manggarai Timur dan Sumba Timur
Bupati Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Agas Andreas, juga menyatakan komitmen yang sama. Pemkab Manggarai Timur telah menyiapkan dua lokasi strategis untuk Sekolah Rakyat.
Lokasi pertama berada di bagian selatan, dekat pusat kota, sementara lokasi kedua direncanakan di bagian utara untuk menjangkau wilayah pinggiran. Hal ini bertujuan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu di seluruh wilayah.
Agas Andreas mengapresiasi Program Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk mengatasi salah satu akar kemiskinan, yaitu rendahnya akses dan keberlanjutan pendidikan. Ia menyoroti angka partisipasi pendidikan yang sering menurun setelah jenjang SD karena kendala biaya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu. Program Sekolah Rakyat dinilai sejalan dengan visi Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, yaitu ‘Humba Cerdas’.
Pemkab Sumba Timur telah aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pengurusan sertifikat dan status lahan. Mereka juga memastikan kesiapan dokumen pendukung lainnya.
Pendampingan dan Fasilitas Program Sekolah Rakyat
Pemerintah pusat memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah melalui “desk Sekolah Rakyat”. Desk ini dibuka selama lima hari pada bulan April 2025.
Kementerian/lembaga yang terlibat meliputi Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kemendikdasmen, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga operasional sekolah.
Melalui kerjasama dan komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Program Sekolah Rakyat dapat memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan bagi anak-anak Indonesia dari keluarga kurang mampu. Keberhasilan program ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan kesempatan pendidikan, tetapi juga berpotensi meningkatkan IPM daerah dan memutus siklus kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan kepala keluarga di masa depan.