Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Bantahan ini disampaikan menyusul pemberitaan yang menyebutkan adanya permintaan pertemuan tersebut.
Ari menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar. Ia menekankan bahwa tidak ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk bertemu Megawati, terutama yang dikaitkan dengan Pemilu 2024. “Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu (Megawati), apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar,” tegas Ari Dwipayana pada Senin, 22 Januari 2024.
Pernyataan Ari diperkuat oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang juga membantah adanya permintaan pertemuan tersebut. “Saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan,” ujar Ari.
Meskipun demikian, Ari mengakui bahwa pertemuan antar tokoh bangsa untuk kepentingan negara merupakan hal yang positif dan perlu. Kolaborasi berbagai pihak sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia. Presiden Jokowi sendiri, menurut Ari, telah secara konsisten melakukan hal ini.
Presiden Jokowi sering bertemu dengan berbagai tokoh, baik tokoh nasional maupun daerah. Pertemuan-pertemuan tersebut tidak hanya terbatas pada tokoh politik, tetapi juga mencakup ulama dan tokoh masyarakat. “Itu adalah sesuatu yang sudah dijalankan Bapak Presiden. Beliau bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa, bertemu sama ulama. Dan tidak hanya tokoh-tokoh nasional, beliau ketemu tokoh daerah, yang terutama beliau bertemu adalah dengan tokoh masyarakat. Nah itu saya kira sesuatu yang sangat baik,” jelas Ari.
Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri memang selalu menjadi sorotan publik, terutama menjelang Pemilu. Hubungan keduanya yang erat dan sejarah PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi dalam dua periode kepemimpinannya, membuat setiap interaksi mereka menjadi perhatian. Namun, bantahan tegas dari pihak kepresidenan dan PDI Perjuangan ini perlu dimaknai sebagai upaya untuk meluruskan informasi yang beredar.
Kejelasan informasi ini penting untuk mencegah spekulasi yang berlebihan dan menjaga kondusifitas politik menjelang Pemilu 2024. Transparansi dan komunikasi yang baik dari pihak-pihak terkait menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
Lebih lanjut, perlu ditekankan bahwa pertemuan antar tokoh negara merupakan hal yang wajar dan bahkan diharapkan dalam konteks membangun konsensus nasional. Namun, penting untuk memastikan bahwa setiap pertemuan tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan negara dan tidak didasari oleh kepentingan politik yang sempit.
Kesimpulannya, bantahan resmi dari pihak kepresidenan dan PDI Perjuangan perlu diterima sebagai informasi yang valid. Masyarakat diharapkan untuk bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan mencari sumber informasi yang kredibel untuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks.
