Pemerintah Kota Surabaya kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Ini merupakan opini WTP ke-13 kalinya secara berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Opini WTP Ke-13: Bukti Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Kota Surabaya
Pencapaian opini WTP ke-13 ini disambut positif oleh berbagai pihak. Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menyampaikan apresiasinya atas kinerja Pemkot Surabaya.
Ia menekankan bahwa opini WTP menjadi pelecut semangat untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini diharapkan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi dan Kolaborasi Antar Lembaga dalam Pembangunan Kota Surabaya
Adi Sutarwijono juga mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga. Kerja sama yang erat antara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya sangat krusial.
Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan. DPRD Surabaya berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan.
Peran DPRD Kota Surabaya dalam Pengawasan Pembangunan
DPRD Surabaya menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini meliputi penyusunan dan penetapan peraturan daerah (Perda).
Fungsi pengawasan juga meliputi pembahasan dan penetapan APBD serta pengawasan pembangunan secara keseluruhan. DPRD memastikan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat dan menghasilkan pertumbuhan di berbagai aspek.
Tantangan Ke Depan dan Komitmen Terus Berbenah
Meskipun telah meraih prestasi gemilang, Pemkot Surabaya tetap menyadari tantangan yang ada. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan pelayanan publik.
Komitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi kunci keberlanjutan prestasi ini. Terutama dalam merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Pencapaian opini WTP selama 13 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi Pemkot Surabaya dalam mengelola keuangan daerah secara baik dan bertanggung jawab. Hal ini tentunya patut diapresiasi dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang. Ke depan, diharapkan sinergi dan kolaborasi antara Pemkot Surabaya, DPRD, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan kota yang lebih maju dan sejahtera.
