Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memberikan tenggat waktu tambahan bagi TikTok untuk memenuhi tuntutan pemerintah AS. TikTok harus menjual operasi bisnisnya di AS kepada perusahaan non-China atau menghadapi pemblokiran total di negara tersebut.
Keputusan ini merupakan perpanjangan kedua yang diberikan Trump. Perpanjangan pertama berakhir pada 5 April 2025. Kali ini, TikTok diberi tambahan waktu 75 hari, hingga pertengahan Juni 2025, untuk menyelesaikan persyaratan tersebut.
Trump menyatakan harapannya agar TikTok tetap beroperasi di AS. Ia menegaskan komitmen untuk berkolaborasi dengan TikTok dan pemerintah China untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, pernyataan ini tampaknya bertolak belakang dengan kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump, yang berdampak signifikan pada Tiongkok.
Perkembangan Negosiasi TikTok dan Pemerintah AS
Proses negosiasi antara TikTok dan pemerintah AS telah berlangsung panjang dan penuh dinamika. Awalnya, kesepakatan hampir tercapai pada awal April 2025, melibatkan investor baru dan lama, ByteDance (perusahaan induk TikTok), dan pemerintah AS. Namun, pengumuman kebijakan tarif baru oleh Trump telah mengacaukan negosiasi ini.
Laporan dari CBS News menyebutkan bahwa ByteDance menangguhkan persetujuan atas kesepakatan tersebut, menuntut agar AS turut mempertimbangkan negosiasi tarif. Situasi ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang melampaui isu keamanan nasional semata, dan melibatkan pertimbangan ekonomi dan politik yang saling berkaitan.
Juru bicara TikTok menyatakan bahwa meskipun telah ada diskusi dengan pemerintah AS, belum ada kesepakatan yang bisa segera dijalankan. Mereka menekankan adanya hal-hal penting yang perlu diselesaikan, termasuk persetujuan yang harus didasarkan pada hukum China. Hal ini menunjukkan betapa rumitnya navigasi peraturan dan hukum di dua negara yang berbeda.
Tantangan dan Hambatan dalam Negosiasi
Negosiasi antara TikTok dan pemerintah AS dihadapkan pada beberapa tantangan utama. Pertama, kekhawatiran keamanan nasional AS terkait potensi akses pemerintah China terhadap data pengguna TikTok. Kedua, persyaratan penjualan operasi TikTok di AS kepada perusahaan non-China, yang melibatkan proses legal dan keuangan yang rumit. Ketiga, dampak kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Trump dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan ByteDance.
Ketidakpastian ini telah menimbulkan spekulasi di pasar. Banyak analis yang mempertanyakan apakah TikTok akan benar-benar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah AS dalam waktu yang diberikan. Bahkan, ada yang meragukan kemungkinan tercapainya kesepakatan sama sekali.
Implikasi Kebijakan Tarif Trump
Pengenaan kebijakan tarif baru oleh Trump tampaknya menjadi faktor kunci yang mengganggu kesepakatan TikTok. ByteDance, sebagai perusahaan China, terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Sikap mereka yang meminta negosiasi tarif menunjukkan bahwa dampak ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam keputusan mereka.
Langkah ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi global dapat berimplikasi pada negosiasi yang tampaknya berfokus pada isu keamanan nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dalam setiap keputusan politik internasional.
Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan akan masa depan TikTok di AS. Akankah TikTok dapat mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu berikutnya? Akankah Trump memberikan perpanjangan waktu lagi? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan nasib aplikasi berbagi video populer tersebut di pasar Amerika Serikat.
Kondisi ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan AS-China dan bagaimana hal itu berdampak pada perusahaan-perusahaan teknologi global. Ke depan, kita perlu memperhatikan bagaimana keseimbangan antara keamanan nasional, kepentingan ekonomi, dan hukum internasional akan mempengaruhi hasil negosiasi ini.
