Jakarta – Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini, menyoroti lonjakan utang negara di era pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang mengandalkan utang telah mendorong Indonesia ke jurang, memaksa pemerintah untuk terus "mengalir lubang tutup lubang".
Data menunjukkan, utang negara yang diwariskan pemerintahan SBY pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp2.608 triliun. Namun, dalam sepuluh tahun berikutnya, jumlah utang melonjak drastis hingga mencapai Rp8.338 triliun, atau meningkat tiga kali lipat.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah beban bunga utang yang mencapai angka fantastis, yakni Rp497 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari anggaran Kementerian, sektor, maupun provinsi mana pun di Indonesia. Sebagai perbandingan, beban bunga utang ini 1.600% lebih tinggi dari total APBD Provinsi Jawa Barat.
"Beban bunga utang yang besar ini menjadi beban berat bagi negara," ujar Didik. "Ini juga menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang mengandalkan utang tidak berkelanjutan dan berpotensi merugikan rakyat di masa depan."
Situasi ini diperparah dengan penurunan daya beli masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi 5% dinilai tidak cukup untuk memulihkan daya beli yang tergerus. Didik menekankan perlunya reformasi struktural untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, idealnya di atas 5,2% pada tahun 2025. Hal ini penting untuk menciptakan ruang yang lebih besar dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi beban utang negara.
"Jika kita tidak melakukan reformasi struktural, maka kita akan terus terjebak dalam siklus utang yang tidak berkesudahan," tegas Didik. "Ini akan berdampak buruk bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat."
