Beredar sebuah infografik yang menampilkan struktur organisasi Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Infografik tersebut mencantumkan nama-nama tokoh politik dan pebisnis ternama di dalamnya, termasuk Kaesang Pangarep yang disebut sebagai pimpinan Holding Operasional.
Namun, berdasarkan verifikasi Kompas.com, informasi dalam infografik tersebut tidak akurat dan menyesatkan. Infografik tersebut telah beredar luas di media sosial, memicu kekhawatiran publik terkait potensi konflik kepentingan dan transparansi pengelolaan Danantara.
Narasi yang Beredar dan Ketidakakuratannya
Salah satu narasi yang beredar di Facebook mengaitkan struktur organisasi Danantara dengan potensi korupsi yang besar, mengatakan bahwa lembaga tersebut tidak dapat diaudit oleh BPK maupun KPK. Narasi ini menyebutkan beberapa nama penting dalam struktur organisasi, termasuk Prabowo Subianto sebagai presiden, Jokowi sebagai dewan pengawas, dan beberapa nama lainnya dalam posisi kunci.
Klaim ini terbukti salah. Kompas.com telah menelusuri sumber infografik tersebut dan menemukan bahwa infografik asli yang diterbitkan oleh Bisnis.com pada 17 Februari 2025 tidak menampilkan nama-nama individu dalam struktur organisasi. Infografik tersebut hanya memuat jabatan dan tugas yang bersumber dari draf RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN.
Klarifikasi Kaesang Pangarep dan Sumber Informasi
Kaesang Pangarep, yang namanya disebut dalam infografik palsu tersebut, telah secara tegas membantah keterlibatannya dalam struktur organisasi Danantara. Pernyataan ini dikeluarkan setelah peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sumber infografik yang keliru ini dapat ditelusuri ke sebuah artikel di Bisnis.com. Meskipun artikel tersebut membahas Danantara, infografik yang ditampilkan dalam artikel tersebut telah dimodifikasi dan ditambah dengan nama-nama tokoh untuk menciptakan narasi yang menyesatkan.
Analisis dan Kesimpulan
Penyebaran infografik palsu ini menunjukkan betapa mudahnya informasi salah disebarluaskan dan menimbulkan dampak negatif. Ketidakakuratan informasi tersebut dapat memicu keresahan publik dan merusak reputasi individu maupun lembaga yang terkait. Penting bagi masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi dari berbagai sumber terpercaya sebelum mempercayai dan menyebarkannya.
Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga negara, khususnya yang melibatkan investasi dan dana publik. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang bagaimana lembaga-lembaga seperti Danantara beroperasi.
Rekomendasi
Sebaiknya, masyarakat selalu bersikap kritis dan teliti dalam menerima informasi, terutama yang sifatnya sensasional atau menimbulkan kontroversi. Verifikasi informasi melalui berbagai sumber terpercaya sangat penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan. Pentingnya literasi digital juga menjadi kunci untuk melindungi diri dari manipulasi informasi.
Lembaga pemerintah juga perlu meningkatkan upaya transparansi dan komunikasi publik untuk menangkal penyebaran informasi yang salah. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses, masyarakat dapat lebih mudah untuk memahami dan menilai berbagai isu yang terkait dengan kebijakan pemerintah.
