Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa DPR juga terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Meskipun demikian, DPR masih mengalokasikan 50 persen anggaran untuk kegiatan prioritas.
Anggaran tersebut difokuskan terutama untuk revisi Undang-Undang (UU) yang strategis. Hal ini penting mengingat revisi UU merupakan bagian dari target legislasi DPR. Indra menekankan bahwa penggunaan sisa anggaran 50 persen ini akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan terukur, terutama untuk RUU yang memerlukan penyelesaian segera.
“Kita masih punya anggaran yang 50 persennya lagi, dan itu tentu menjadi prioritas kita juga karena RUU ini juga bagian dari target legislasi DPR gitu ya. Jadi kalau keterkaitan dengan penghematan, ini kita masih punya anggaran cadangan dari yang 50 persen dengan sangat hati-hati tentu kita menghitung RUU apalagi yang harus diselesaikan dengan format konsinyir gitu,” jelas Indra kepada wartawan pada Minggu, 16 Maret 2025.
Alokasi Anggaran dan Pelaksanaan Rapat Panja
Terkait dengan pelaksanaan rapat, Indra memastikan bahwa fasilitas pendukung rapat tetap disediakan. Ini termasuk penyediaan tempat istirahat bagi anggota Panja, mengingat rapat seringkali berlangsung hingga larut malam.
Alokasi kamar hotel telah disiapkan untuk panitia kerja (Panja) yang terlibat dalam rapat. Hal ini dinilai penting karena rapat seringkali berlangsung hingga dini hari, sehingga anggota Panja membutuhkan waktu istirahat yang cukup.
“Semua tetap disiapkan juga untuk tempat istirahatnya, karena kan tentu selesainya kan nggak bisa ditentukan, ini kadang-kadang dini hari baru selesai, dini hari harus *break* dulu, harus istirahat,” tambah Indra.
Kontroversi Rapat Panja RUU TNI di Hotel
Pernyataan Indra tersebut menanggapi kontroversi pelaksanaan rapat Panja Komisi I DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmount, Jakarta Pusat. Rapat ini diadakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Pemilihan hotel sebagai tempat rapat menimbulkan pertanyaan publik terkait efisiensi anggaran. Namun, Sekretariat DPR menjelaskan bahwa prosedur pemilihan tempat rapat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjajakan telah dilakukan terhadap beberapa hotel untuk memastikan ketersediaan tempat dan fasilitas yang sesuai.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Prosedur Pemilihan Tempat Rapat
Pihak sekretariat DPR menjelaskan bahwa proses pemilihan lokasi rapat, termasuk pemilihan hotel, telah melalui tahapan penjajakan dan pertimbangan yang matang. Mereka memastikan bahwa pilihan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi yang ada.
Faktor-faktor seperti kapasitas ruangan, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung rapat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi. Selain itu, pertimbangan efisiensi juga tetap menjadi fokus utama agar tidak terjadi pembengkakan biaya.
Meskipun terjadi efisiensi anggaran, DPR memastikan bahwa proses legislasi, termasuk pembahasan RUU-RUU strategis, tetap berjalan lancar. Komitmen untuk menyelesaikan target legislasi tetap menjadi prioritas utama.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menegaskan kembali komitmen DPR untuk menjalankan tugas dan fungsi legislasi secara efektif dan efisien, meskipun dalam kondisi pembatasan anggaran. Semua keputusan yang diambil, termasuk pemilihan tempat rapat, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Gambar Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.
Artikel terkait: Soal Hotel Tempat Bahas RUU TNI, Sekjen DPR: Prosedur Sudah Kita Lakukan
